Prananda Surya Paloh (PSP) Foundation bekerjasama dengan Kick Andy Foundation menyerahkan kaki palsu gratis kepada 44 pasien disabilitas (penyandang cacat kaki) di markas PSP Foundation, Jalan Ahmad Dahlan No.3 Medan, Senin (21/3).
Pemberian kaki palsu untuk pasien disabilitas yang kakinya telah diukur pada 23 Februari lalu itu dilakukan langsung oleh Ketua Dewan Pembina PSP Foundation, Prananda Surya Paloh, Plt Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Tengku Erry Nuradi, Wali Kota Medan Dzulmi Eldin, Ketua Kick Andy Foundation Ali Sadikin.
Penyerahan kaki palsu yang dirangkai dengan pemberian bantuan bola kaki kepada 5 tim sepakbola U-16 ini juga dihadiri Kapolresta Medan Kombes Mardiaz Kusin Dwihananto, Bupati Serdang Bedagai Soekirman, Sekretaris DPW Partai NasDem Sumut Iskandar ST, Bupati Toba Samosir Ir Darwin Siagian, Wakil Wali Kota Tebing Tinggi Oki Doni, mewakili Pangdam I Bukit Barisan Letkol Bayu Wahyu, mewakili Kapolda Sumut Kombes Pol dr Farid Amansyah, mewakili Danlantamal I Belawan Letkol Rinaldy, dan para anggota DPRD kabupaten/kota se-Sumut dari Fraksi Partai NasDem.
Prananda Surya Paloh mengatakan, PSP Foundation dibentuk bukan dipergunakan untuk politik praktis, melainkan sebuah kepedulian sosial dan kemanusiaan. Untuk itu bantuan kaki palsu dan bola kaki yang diberikan ke penyandang disabilitas dan Sekolah Sepak Bola (SSB) merupakan bentuk kepedulian sosial dirinya.
“Yayasan ini dibentuk semata-mata untuk sosial dan kemanusiaan. Kita tidak mau berpolitik di yayasan ini. Gaji dan tunjangan saya selaku Anggota DPR RI saya persembahkan untuk kota dan desa saya. Inilah wujud nyatanya. Kalau saya hanya memberi bantuan cash atau tunai itu artinya tidak mendidik masyarakat,” kata Prananda.
Ke depannya, sebut Prananda, PSP Foundation bersama Kick Andy Foundation maupun yayasan lainnya ingin membina dan mendidik masyarakat luas menjadi lebih mandiri serta bermanfaat untuk komunitasnya.
”Yang perlu diketahui kita ini berangkat dari niat, ketulusan dan keihklasan untuk membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu. Ke depannya saya akan memperjuangkan bagaimana kaum difabel bisa lebih mendapat perhatian yang layak dari pemerintah pusat,” ucap anggota Fraksi NasDem DPR RI ini.
Plt Gubsu Tengku Erry Nuradi dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan PSP Foundation dan Kick Andy, apalagi selaku Anggota DPR RI Prananda Suya Paloh menyalurkan seluruh gaji dan tunjangannya untuk PSP Foundation.
“Tidak banyak orang bisa melakukan hal seperti itu. Bahkan apa yang dilakukan Prananda Surya Paloh seharusnya juga bisa dilakukan yang lainnya untuk memberikan sumbangsih terbaik dari gaji yang didapatkan guna membantu kaum difabel dan kaum termarjinalkan lainnya,” ucap Erry Nuradi.
Untuk itu Erry Nuradi berharap, apa yang dilakukan PSP Foundation mudah-mudahan bisa diikuti juga oleh pihak lainnya, meski sebenarnya tugas memperhatikan kaum difabel adalah tugas pemerintah khususnya dinas sosial yang ada di sejumlah daerah Provinsi Sumut.
“Kita yakin semuanya bisa saling bahu membahu memberikan bantuan untuk kaum difabel dan kaum termarjinalkan dengan segala keterbatasan yang dimiliki pemerintah,”ungkap Erry Nuradi.
Perhatian Khusus
Erry juga berharap, pemerintah kabupaten/kota di Sumut memberikan perhatian terhadap penyadang disabilitas dalam setiap kebijakan pembangunan yang dijalankan.
Ia mencontohkan pembangunan infrastruktur jalan dengan menyiapkan trotoar khusus dengan keramik tertentu yang memudahkan penyandang disabilitas untuk berjalan atau melintas. Dengan perhatian khusus tersebut, akan muncul rasa keadilan bagi penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat.
Pihaknya juga mengharapkan DPR RI dapat mendesak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk bisa menerima penyandang disabilitas sebagai aparatur sipil negara (ASN).
“Mungkin tidak untuk pekerjaan berat, melainkan tugas ringan seperti administrasi,” ujar Erry.
Menurut dia, memang perekrutan penyandang disabilitas sebagai ASN tersebut tidak bisa disamakan dengan nondisabilitas, tetapi melalui cara yang khusus. Pengkhususan tersebut perlu dilakukan karena perekrutan penyandang disabilitas itu juga hanya untuk tugas-tugas khusus.
Penerimaan untuk menjadi ASN tersebut juga dapat memberikan rasa keadilan bagi penyandang disabilitas karena menerima perlakuan yang sama.
Anggota DPR RI Prananda Surya Paloh mengatakan, pemerintah mungkin perlu merevisi UU untuk bisa menerima penyandang disabilitas dalam setiap aspek kehidupan.
Perlakuan khusus itu juga diberlakukan di negara lain. “Bahkan di Singapura dan Malaysia juga sudah menerapkan itu. Tidak zamannya lagi berlaku diskriminasi, mungkin mereka kurang di fisik, tetapi hati nurani dan akademis tidak,” kata politisi Partai Nasdem itu. (harianandalas)
You must be logged in to post a comment.