Bupati Deliserdang Ashari Tambunan mengemukakan sejumlah kendala dalam melayani publik di wilayah tersebut. Salah satunya, dalam pembangunan jalan baru terkendala beragam masalah, tanah eks HGU PTPN, misalnya. Karena lahan sudah dikuasai masyarakat, akses ke luar masuk, terkendala, sebab warga membuat portal sendiri. Dengan kenyataan itu, penggalian pendapatan asli daerah (PAD) terkendala dan dapat mencapai target.
Penegasan itu disampaikan Bupati Deliserdang, Senin (2/11) saat menerima rombongan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem diantaranya Prananda Surya Paloh. Dalam pertemuan tersebut, bupati didampingi sejumlah Kepala SKPD. Prananda didampingi Sekretaris DPW Partai Nasdem Sumut Iskandar ST, Ketua DPP Partai Nasdem yang juga Korwil Sumatera Utara Martin Manurung, Pengusaha nasional Hana Supangkat, Ketua Umum Prananda Foundation dan Koordinator Rumah Aspirasi Prananda Surya Paloh Center Gandi Febraska Manurung, Anggota DPRD Fraksi Nasdem Kabupaten Deliserdang dan beberapa tenaga ahli DPR RI.
Bupati mengatakan, pihaknya sudah mendata, sekitar 4.300 hektare dialokasikan untuk rakyat khususnya eks karyawan PTPN agar mendapatkan hak-haknya. “Daerah (Deliserdang) ini cukup strategis. Masih banyak statusnya lahan yang tidak dimanfaatkan PTPN II. PTPN II juga sudah merencanakan kerjasama dengan PT. Ciputra untuk lahan 8.200 hektar tapi hingga saat ini belum ada penyelesaian, “ tegasnya.
Bupati pun merinci, ada lahan lahan yang luar biasa besarnya dan mempunyai potensi tanah namun tidak dapat dimanfaatkan. Dan ini menjadi konflik di kalangan masyarakat.
Mengenai pembangunan proyek pusat, Bupati mengatakan, Deliserdang sering dijadikan objek tapi bukan menjadi subjek. “Benar dengan adanya pembangunan Kuanamu Deliserdang dapat PAD tapi justru dijadikan objek. Kami minta Kualanamu dalam hal ini Angkasa Pura membuka akses kepada masyarakat”.
Bupati menjelaskan, pihaknya [ernah menyampaikan kepada pihak Angkasa Pura dan pada Menteri BUMN tapi belum ditanggapi. Menurutnya salah satu hal yang ingin diperoleh adalah soal perbataan tembok, “Kami pernah minta pembukaan pintu itu. Namun karena alasan keamanan pintu itu ditutup. Padahal pintu itu sangat mempengaruhi sistem ekonomi di sekitar Deliserdang,” tegasnya.
Prananda mengatakan pihaknya sudah mendapat informasi tersebut bahkan sudah membicarakannya ke instansi terkait. “Nanti, pada BPN, soal sertifikasi tanah yang diinginkan Deliserdang, dibicarakan karena secara pribadi undah membicarakan hal tersebut.
Menurut Wakil Ketua Fraksi Nasdem DPR RI tersebut, daerah Deliserdang menjadi perhatiannya karena Prananda menjadi anggita DPR RI dari daerah tersebut bahkan Deliserdang penyumbang suara terbanyak.
Sumber : Koran SIB Tanggal 3/10/2015
You must be logged in to post a comment.