RI Ancam Setop Ekspor Batu Bara ke Filipina

PSP News — PENYANDERAAN berulang yang dilakukan kelompok militan Abu Sayyaf terhadap warga negara Indonesia mengundang kegeraman di Tanah Air. Total penyanderaan sudah dilakukan empat kali sejak Maret 2016.

Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta pemerintah Filipina serius mengamankan perairan di kawasan Filipina Selatan dari para perompak. Pemerintah Indonesia akan menghentikan pengiriman batu bara ke Filipina jika perairan tersebut masih rawan perompakan.

“Filipina akan menderita nanti begitu kita setop batu bara. Listrik di selatan (Filipina) itu mati semua. Di situ ada dua (pembangkit), batu bara dan geotermal,” ujar Kalla di Istana Wapres, Jakarta, kemarin.

Menurut Kalla, asupan daya listrik di wilayah selatan Filipina akan berkurang jika Indonesia menghentikan pengiriman batu bara. Selain pengamanan jalur pelayaran di kawasan selatan Filipina, Kalla meminta upaya pembebasan sandera segera dilakukan.

“Bayangkan mati lampu di Jakarta atau Surabaya, orang pasti akan marah semua. Kita mengatakan bagaimana kita kirim barangnya kalau Anda tidak jamin? Jadi memang sekarang Indonesia memberikan tanggung jawab ke Filipina itu,” tegasnya.

Lebih lanjut, Kalla mengatakan, pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Filipina belum lama ini sepakat menggelar patroli bersama di wilayah perairan perbatasan ketiga negara. Namun, hingga kini kesepakatan masih di atas kertas.

“Di Yogyakarta sudah ketemu, malah Presiden Jokowi hadir juga di pertemuan itu untuk memberikan suatu atensi besar. Karena itu, realisasikan kesepakatan bersama, patroli bersama, dan pengawalan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menilai aksi kelompok Abu Sayyaf sudah keterlaluan. Pihaknya siap melakukan langkah apa pun untuk membebaskan WNI yang disandera (Media Indonesia, 12/7).

Sebanyak lima anggota kelompok bersenjata dari jaringan Abu Sayyaf menculik tiga nelayan Indonesia di atas kapal berbendera Malaysia.

Ketiga nelayan itu, Lorence Koten, 34, Teo Dorus Kopong, 42, dan Emanuel, 46, diculik pada Sabtu (9/7) di kawasan perairan Felda Sahabat, tak jauh dari Lahad Datu, Sabah, Malaysia. Sebelumnya, pada 20 Juni, tujuh WNI anak buah kapal tunda Charles 001 juga disandera dan hingga kini belum bebas.

Siap setop pengiriman

Terkait dengan penyetopan ekspor batu bara ke Filipina, Kementerian Perdagangan mengamininya. “Pemerintah harus satu suara. Jika pimpinan memerintahkan (untuk terus menghentikan ekspor batu bara), ya, kami harus siap,” tegas Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Karyanto Suprih melalui pesan singkat, kemarin.

Menurut data Kementerian Perdagangan, negara yang dipimpin Presiden Rodrigo Duterte itu merupakan negara ketujuh terbesar yang mengimpor batu bara dari Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menemui Presiden Joko Widodo untuk membahas opsi-opsi yang akan diambil demi membebaskan 10 WNI.

Selasa (19/7), menteri pertahanan dari tiga negara, yakni Filipina, Malaysia, dan Indonesia, akan bertemu guna membicarakan kelanjutan MoU yang diteken di Yogyakarta pada Mei lalu. Pemerintah menegaskan tidak akan membayar uang tebusan kepada pihak penyandera.

Terpisah, anggota Komisi I DPR Fraksi NasDem Prananda Surya Paloh mendesak Indonesia agar segera menggelar operasi bersama dengan Filipina untuk menumpas Abu Sayyaf. “Reputasi negara kita dalam melindungi segenap tumpah darah Indonesia sedang dipertaruhkan,” kata Prananda saat dihubungi, kemarin. (Media Indonesia)