PSP News — Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Prananda Surya Paloh meminta pemerintah berhati-hati menanggapi permintaan pemerintah Turki terkait adanya sekolah yang diduga berafiliasi dengan jaringan Fethullah Gulen.
Karena di satu sisi untuk menjaga hubungan baik, disatu sisi lain untuk menjaga kedaulatan dan disisi lain harus menjaga kelangsungan pendidikan dari warga negara.
“Indonesia mempunyai keharusan untuk sangat berhati-hati menanggapi imbauan pemerintah Turki untuk menutup sekolah sekolah di indonesia yang mengadopsi sistem yang dibangun oleh Fethullah Gulen,” ujar Politikus NasDem ini kepada Tribunnews.com, Rabu (3/8/2016).
Jika melihat artikel The Sydney Morning Herald 22 Juli 2009 berjudul A Different Jihad, membedah bahwa gerakan dari Fethullah Gulen yang disebut sebagai merupakan kebalikan dari gerakan aliran atau sekte Wahabbisme, yang merupakan sebuah ideologi yang menginspirasi kekerasan dan terorisme di seluruh dunia.
Dari artikel itu dijelaskan, Fethullah Gulen membangun sebuah sistem pendidikan islam yang modern dari fundamental sufisme yang dulu subur tumbuh secara damai di Turki untuk mengimbangi pengaruh Wahabbisme di negerinya.
Dan gerakan pendidikan islam modern inilah yang dianggap banyak kalangan sebagai sebuah sistem yang baik untuk pembinaan insani generasi muda di seluruh dunia. Tak terkecuali di Indonesia.
Memang sempat presiden Erdogan dan Fethullah Gulen “pecah kongsi”, dengan tuduhan korupsi pada Fethullah Gulen. Kemudian diperparah dengan peristiwa politik percobaan kudeta.
Untuk itu dia menilai ada beberapa langkah yang harus diambil;
1. Secara diplomatik Turki harus meyakinkan PBB untuk memasukkan Fethullah Gulen dan gerakan pendidikan merupakan ancaman jelas-nyata dan terkini (clear and present danger).
2. Kajian matang dan jernih Politik luar negeri kita yang memperhatikan prinsip bebas aktif harus tetap tidak boleh mencampuri atau dicampuri urusan domestik negara lain.
3. Kajian menyeluruh terhadap kurikulum, yang melibatkan representasi tim kajian NU dan Muhammadiyah serta Kemenag RI.
“Hasil PBB dan kajian dapat dijadikan panduan kebijakan terhadap masa depan sekolah sekolah tersebut dan reaksi kita terhadap permintaan pemerintah Turki,” katanya. (tribunnews)
You must be logged in to post a comment.