Politikus Partai NasDem Prananda Surya Paloh menilai calon pengganti Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti harus dapat menyesuaikan diri pada wacana reformasi sistem kepolisian.
Reformasi menyeluruh dan tuntas diharapkan akan terjadi dengan menempatkan Kapolri tidak pada wilayah politik.
Namun, pada wilayah birokrasi.
“Dengan menempatkan Kapolri tidak pada wilayah politik namun wilayah birokrasi,” ujar Prananda kepada Tribun, Senin (4/1/2015).
Artinya, sambung Prananda, Polri bisa berada dibawah Kementerian yakni Kementerian Dalam Negeri.
Hal itu juga sudah dilakukan di Jepang.
“Atau bisa juga berada di bawah pemerintah daerah provinsi seperti model Amerika Serikat,” jelas anggota DPR RI ini.
Hal ini, kata dia, untuk menghindari Kapolri sejajar dengan jabatan politik seperti menteri. Sehingga terhindar dari hiruk pikuk politik.
“Dan kembali pada fungsi mesin birokrasi pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat,” cetusnya.
Karena itu pula dia berpandangan calon Kapolri yang diusulkan adalah ia yang punya reputasi baik, jejak rekam yang bagus dan punya visi tentang peningkatan pelayanan keamanan masyarakat serta reformasi polri.
Sebagaimana diketahui, Kapolri Badrodin Haiti baru akan menjalani masa pensiun sebagai polisi aktif pada Juli 2016 mendatang.
Meskipun demikian isu soal siapa calon pengganti Kapolri Jenderal bintang empat Polri itu sudah mulai berembus sejak akhir 2015.
sumber : tribunnews