Jakarta – Kinerja DPR sebagai lembaga pengawasan juga pembuat undang-undang dan budgeting tak akan dapat diketahui dan sampai kepada rakyat jika tak diberitakan oleh media massa.
Fraksi NasDem sebagai fraksi baru di DPR menyadari betul pentingnya keterbukaan. Sebagai pemegang mandat, rakyat harus mengetahui juga mengawasi kinerja wakil yang telah dipilihnya. “Karena itu, kunjungan Fraksi NasDem ke redaksi Berita Satu ini merupakan komitmen kita, menjunjung azas keterbukaan informasi,” jelas Prananda Paloh, ketua rombongan anggota Fraksi NasDem, di Berita Satu Plaza, Rabu (27/05).
Kunjungan yang disambut langsung oleh Pemimpin Redaksi Berita Satu, Don Bosco Selamun ini diikuti oleh Sembilan orang anggota Fraksi NasDem. Don Bosco mengapresiasi kedatangan Fraksi NasDem sebagai partai baru yang juga menjadi partai pertama yang berkunjung ke media yang ia pimpin. “Tugas di parlemen memang berbicara, asal katanya pun parler berarti berbicara. Maka, memang penting perwakilan rakyat untuk bisa mengomunikasikan apa saja yang diperjuangkannya, tidak saja di ruang sidang, namun juga kepada media massa,” jelasnya.
Selain Prananda Paloh yang duduk di Komisi I, anggota Fraksi NasDem yang hadir adalah Sulaiman Hamzah (Komisi IV), Sahat Silaban (Komisi V), Slamet Junaedi (Komisi VI), Endre Saifoel (Komisi VII), Choirul Muna (Komisi VIII), Irma Chaniago dan Ali Mahir (Komisi IX), dan Yayuk Sri Rahayuningsih (Komisi X). Selain itu, Manajer dan Wakil Manajer Media Center, Joice Triatman dan Virgie Baker terlihat turut mendampingi.
Pembicaraan berlangsung santai namun menyasar beberapa topik menarik berkenaan dengan perkembangan pembahasan RUU di komisi-komisi DPR. Sahat Silaban yang terpilih dari dapil Sumut III menyatakan usulannya ke DPR berkenaan dengan pengelolaan Danau Toba sebagai pusat pariwisata nasional bahkan internasional secara profesional.
“Saya melihat bagaimana alam yang indah dan kaya tak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakatnya, padahal potensi yang dimiliki sangat besar. Oleh karenanya, dalam reses juga wacana di komisi, mengajukan pembentukan satu badan otorita yang mengelola pariwisata Danau Toba secara profesional. Apalagi jika wacana dibangunnya jalan tol hingga Parapat, akan semakin hidup dan maju perekonomian di sana,” jelasnya.
Berbeda dengan Sahat Silaban, Yayuk Sri Rahayuningsih memberikan masukan kepada Don Bosco untuk memberikan lebih banyak porsi pemberitaan bidang pendidikan dan kesehatan. “Tidak hanya soal perekonomian, karena suatu negara disebut maju jika Indeks Pembangunan Manusia-nya tinggi, dan faktor pendidikan juga kesehatan menjadi penentu. Misalnya program pemerintah untuk pengiriman guru-guru ke perbatasan Indonesia, juga pematangan konsep Pendidikan Usia Dini yang harus dipersiapkan secara serius. Kita ‘kan ingin menciptakan generasi emas,” ungkapnya mantap.
Menyambung hal tersebut, Irma Chaniago yang duduk sebagai Kapoksi Komisi IX, mengungkapkan bahwa persoalan BPJS menjadi isu yang tak kunjung selesai di level pengambil keputusan hingga ke level bawah. “Masalah pendataan saja, masih digunakan data BPS tahun 2011, belum lagi sinkronisasi data dengan Jamkesmas yang tak kunjung selesai. Selain itu, perspektif kesehatan yang digunakan oleh BPJS sendiri masih berorientasi pada mengobati penyakit, bukan mencegah penyakit,” sebut politisi asal dapil Sumsel II ini.
Pandangan Irma tersebut dinilai pandangan yang ‘paling waras’ oleh Don Bosco, karena anggaran yang harus digelontorkan untuk pengobatan sangatlah besar dan tak akan pernah berakhir jika gaya hidup dan perspektif masyarakat Indonesia tak berubah. “Harusnya alokasi langgaran untuk tindakan preventif penyakit yang dikampanyekan oleh BPJS diperbesar, agar cara pandang rakyat Indonesia berubah. Kita tak melulu mengobati yang sakit, tapi tak memberi kesempatan penyakit untuk datang,” ujar Don Bosco.
Laman Asli: http://fraksinasdem.org
You must be logged in to post a comment.