JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Prananda Paloh meminta Kepala Badan Inteligen Negara (BIN) Sutiyoso lebih selektif untuk memilih orang yang ditugaskan menjadi anggota BIN. Hal ini untuk menghindari kejadian seperti yang dilakukan oleh Banyu Biru Djarot. “Evaluasi dulu, jangan karena kedekatan personal terus direkrut jadi agen BIN. Pak Sutiyoso harus lebih selektif, protap…
Badan Intelejen Negara (BIN) harus lebih selektif lagi dalam merekrut anggotanya. Hal itu agar tidak terulang lagi aksi seperti yang dilakukan Banyu Biru yang pamer Surat Keputusan (SK) pengangkatan dirinya sebagai anggota bidang politik Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan (DISK) dalam sosial media. “Siapapun boleh diangkat, namun BIN harus selektif karena ini rahasia negara,” kata…
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Prananda Surya Paloh meminta Kepala Badan Inteligen Negara (BIN) Sutiyoso lebih selektif memilih calon anggota Badan Intelijen Negara (BIN). Menurut Prananda, kasus Banyu Biru Djarot menjadi contoh buruk bagi BIN. “Sah-sah saja semua orang, siapapun boleh diangkat. Tapi BIN mesti selektif lagi. Bagaimanapun juga tugas BIN itu intelijen,…
Anggota Komisi I DPR RI Prananda Surya Paloh meminta Kepala Badan Inteligen Negara (BIN) Sutiyoso lebih selektif untuk memilih orang yang ditugaskan menjadi anggota Badan Intelijen Negara (BIN). Hal itu untuk menghindarkan kejadian seperti yang dilakukan oleh Banyu Biru Djarot. “Sah-sah saja semua orang, siapapun boleh diangkat. Tapi BIN mesti selektif lagi. Bagaimanapun juga tugas…
Anggota Komisi I DPR RI Prananda Surya Paloh menyesalkan postingan selebritas Banyu Biru soal SK sebagai anggota intelejen. Padahal, anggota intelejen diharuskan tidak diketahui publik. Karena itu Politikus NasDem ini menilai Badan Intelijen Negara (BIN) harus lebih berhati-hati dalam merekrut anggotanya. “Karena kejadian memalukan ini hanya menimpa intel Indonesia,” tegas Putera pendiri dan Ketua Umum…
Jakarta – Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI Prananda Surya Paloh menantang semua pihak untuk membongkar kasus korupsi yang melibatkan politisi partainya. Hal tersebutpun berlaku di Sumut. Jika ada, mulai dari indikasi, bongkar semua. “Kalau ada bukti bongkar aja.” Tulis anggota DPR RI dari pemilihan Sumut 1 itu, Kamis (28/1), melalui jejaring sosial, menjawab…
Deliserdang – Prananda Surya Paloh (PSP) menegaskan, pihaknya sebagai anggota Komisi I DPR-RI mendorong percepatan program Poros Maritim yang diarahkan merekrut tenaga kerja Indonesia (TKI) dakam negeri (DN) dengan menitik beratkan pada ekonomi nelayan di daerah. Berbicara pada warga Deliserdang dan Serdangbedagei dalam kunjungan reses, Sabtu, (16/1) lalu, Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR-RI…
Anggota Komisi I DPR RI, Prananda Surya Paloh menolak bila Badan Intelijen Negara (BIN) diberi kewenangan untuk menangkap dan menahan orang yang terindikasi sebagai pelaku teror. Menurutnya, fitur keamanan sebuah negara demokrasi cenderung mengamanatkan agar dinas rahasia tidak melakukan penangkapan secara langsung. Batasan ini perlu diterapkan guna meminimalisir potensi abuse of power (penyalahgunaan wewenang) oleh negara…
Anggota Komisi I DPR Prananda Paloh tidak setuju dengan wacana revisi UU Intelijen Negara. Hal itu terutama, kata dia, terkait usulan Kepala BIN Sutiyoso yang meminta agar intelijen diberi wewenang tambahan untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap terduga teroris. Politisi Partai Nasdem itu mengatakan, BIN selalu tertutup dalam menjalankan operasi intelijen. Jika lembaga itu diberi…
Revisi UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme mencuat menyusul serangan terorisme di Jl Thamrin, Jakarta Pusat, salah satunya ingin memberi kewenangan lebih kepada BIN. Namun anggota Komisi I DPR Prananda Surya Paloh, menolak rencana revisi UU terorisme itu. Menurut Nanda, sapaan Prananda, BIN sebagai dinas rahasia, dalam negara demokrasi cenderung tidak melakukan…
